Ambil saham Inalum, pemerintah harus sediakan duit US$ 700 juta

Date : Feb 08 2011, 15:44
Title : News Story
Header : Ambil saham Inalum, pemerintah harus sediakan duit US$ 700 juta


Story
=======================================================================================

JAKARTA. Pemerintah harus menyediakan dana sebesar US$ 700 juta untuk
menguasai PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Dana tersebut merupakan
kompensasi untuk pengambilalihan saham yang dikuasai oleh Nippon Asahan
Alumunium Co. Ltd. (NAA).
Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, nilai tersebut merupakan
hasil perhitungan sementara. "Ada ketentuan setahun sebelum 2013 angka itu kami
finalisasi. Jadi kami masih banyak waktu," ujar Hidayat, Selasa (8/2).
Hidayat mengaku belum membahas sumber dana untuk membayar kompensasi itu.
Yang jelas, dia mengatakan, nilai aset Inalum saat ini sekitar US$ 1,2 miliar
dan pemerintah ingin mengakhiri kerjasama sesuai kesepakatan dengan pihak
Jepang yaitu pada tahun 2013.
Sambil menanti jatuh tempo kesepakatan itu, Indonesia dan Jepang akan
menggelar rangkaian pertemuan untuk membahas tata cara pengalihan serta hak dan
kewajiban masing-masing. Selain itu, memantau kinerja manajemen Inalum supaya
makin meningkat hingga saat pengalihan ke pemerintah nanti.
Rencananya, pertemuan perdana dengan pihak Jepang berlangsung pada tanggal
18 Februari nanti. "Kami juga akan mendengarkan pihak Jepang nanti keberatannya
apa," kata mantan Ketua Umum Kadin itu.
Inalum adalah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan investor
asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co.Ltd (NAA).
Kerjasama ini dimulai sejak tahun 1975 dan akan berakhir pada 2013 nanti. Saat
ini, pemerintah Indonesia menguasai saham Inalum sebesar 41,12%, sedangkan
sisanya sebesar 58,88% dikuasai oleh NAA.
Setelah resmi beralih kepada Indonesia, pemerintah akan menggelar tender
terbuka untuk menentukan siapa yang akan menjalankan Inalum. Hidayat juga tidak
menampik peluang pihak Jepang untuk kembali terlibat di Inalum. "Kalau tender
terbuka siapa saja boleh ikut, nanti kami lihat kinerjanya. Tapi, porsi
mayoritas harus Indonesia," tandas ketua tim perundingan pengambilalihan Inalum
itu.
[ Hans Henricus ]

KONTAN Tue, 08 Feb 2011 ( 15:33:10 WIB )


=======================================================================================