BPH migas siapkan operasi khusus

Date : Dec 27 2010, 09:13
Title : News Story
Header : BPH migas siapkan operasi khusus


Story
=======================================================================================

JAKARTa. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) berencana
menggelar operasi khusus untuk meminimalkan pelanggaran distribusi bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi. Bentuknya, antara lain melakukan operasi mendadak
(sidak) secara rutin ke tempat-tempat yang diduga tempat pengoplosan dan
penimbun BBM bersubsidi.
Operasi khusus ini akan gencar mereka lakukan setelah kebijakan program
pembatasan BBM bersubsidi berjalan akhir kuartal kuartal pertama 2011
mendatang. Operasi khusus ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan
penyaluran BBM bersubsidi akibat disparitas harga yang lebar dengan harga BBM
non subsidi.
Anggota Komite BPH Migas Hadi Subagyo menjelaskan, operasi khusus sidak
akan dilakukan secara berkala bekerjasama dengan kepolisian dan Departemen
Dalam Negeri. "Tindakan kriminal yang mungkin terjadi setelah pembatasan BBM
bersubsidi nanti berlaku, diantaranya pengoplosan BBM bersubsidi dengan BBM non
subsidi," jelas Subagyo, akhir pekan lalu.
Menurut Subagyo, sidak akan dilakukan ke tempat-tempat yang diduga menjadi
tempat pengoplosan dan lokasi penimbunan BBM bersubsidi. Biasanya, BBM ini
dijual eceran ke industri atau diselundupkan ke luar negeri.
Subagyo mengatakan, dalam Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas jelas-jelas menyebutkan, pemerintah melarang tegas para penjual
bensin eceran tanpa izin. Dasar hukum itulah yang dipakai BPH Migas untuk
menggelar operasi khusus.
Dia menambahkan, selain pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi di
luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), BPH Migas juga akan melakukan
pengawasan terhadap pengangkutan BBM antara depot Pertamina ke SPBU. Sebab
disinyalir, kerap terjadi penyelewengan distribusi BBM dalam proses
pengangkutan ini.
Oleh sebab ini, BPH Migas akan lebih banyak mengawasi di jalan terhadap
sopir pengantar BBM bersubsidi. Untuk meminimalisir penyimpangan saat
pengangkutan dan distribusi BBM bersubsidi, BPH migas akan menggunakan segel
pada alat transportasi, pengukuran volume sebelum dan sesudah penyerahan BBM
bersubsidi. "Nanti harus sama volumenya," kata Subagyo.
Selain itu, BPH Migas juga akan memasang sistem kontrol Global Positioning
System (GPS) di kendaraan pengangkut BBM bersubsidi. Dengan cara ini BPH Migas
dapat mengontrol keberadaan dan posisi mereka.
Sementara demi mengantisipasi penyelewengan di dalam SPBU, seperti
mengurangi takaran dengan cara mengatur meteran dispenser, pembelian BBM
subsidi melebihi kapasitas tangki standar, BPH Migas akan bekerja sama dengan
kepolisian yang akan ditempatkan di setiap SPBU. "Pokoknya semuanya akan lebih
terkontrol," janji Subagyo.
Sulit mengawasi
Pengamat perminyakan Pri Agung Rakhmanto pesimistis bahwa operasi khusus
itu bakal optimal. Terlebih, selama ini operasi semacam itu juga tidak efektif
mencegah penimbunan BBM.
Dia menandaskan bahwa, wilayah Indonesia yang sangat luas akan menyulitkan
BPH Migas mengawasi distribusi BBM bersubsidi. "Operasi khusus dengan cara
sidak sulit untuk menghentikan penjualan BBM subsidi secara eceran ataupun
penimbunan," katanya. Jika operasi khusus berhasil menghentikan salah satu
tempat, akan muncul tempat lainnya.
Walhasil, menurut Pri Agung, operasi khusus ini tidak semudah di atas
kertas. Pada praktiknya di lapangan, tim BPH Migas dan kepolisian akan tetap
kesulitan mengawasi distribusinya.
Dia mengusulkan, sebaiknya pemerintah tegas saja menaikkan harga BBM
bersubsidi dan mengalihkan dana subsidi untuk keperluan lain yang lebih
bermanfaat bagi masyarakat. "Tidak ada jaminan program semacam ini bisa
membatasi penggunaan BBM subsidi agar tidak melebihi kuota," tandas Pri Agung.
[ Bambang Rakhmanto ]

KONTAN Mon, 27 Dec 2010 ( 09:00:43 WIB )


=======================================================================================