Rabu, 02 November 2011

Referendum Bisa Hambat Bailout IMF ke Yunani

Medium
INILAH.COM, Jakarta - Referendum terkait paket bailout terbaru Yunani akan menghambat angsuran dana berikutnya dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Uni Eropa.

Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Belanda Jan Kees de Jager seperti dikutip Bloomberg Rabu (2/11). "Ini menghambat perencanaan IMF dan zona euro. Ini menciptakan masalah bagi (pinjaman) tahap keenam secara keseluruhan," kata De Jager kepada parlemen di Den Haag semalam. "Saya dapat membayangkan bahwa itu akan sangat sulit bagi IMF jika ada ketidakpastian tentang keberlanjutan (pinjaman)."

Babak baru kekacauan politik melempar keraguan terhadap kemampuan Yunani untuk mengakses dana darurat untuk tetap bertahan secara finansial. Dewan eksekutif IMF akan bertemu pada pertengahan November untuk memutuskan pembayaran bailout tahap keenam senilai 8 miliar euro ($ 11 miliar).

"Negara-negara Belanda dan zona euro termasuk Jerman dan Perancis berusaha untuk meminimalkan kerusakan referendum yang sangat disayangkan yang dihembuskan Perdana Menteri Yunani George Papandreou," kata Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada parlemen.

"Perancis dan Jerman juga tengah mencari jalan keluar untuk meminimalkan kerusakan dari apa yang telah terjadi di Yunani," kata Rutte seraya menambahkan Belanda dan negara-negara kawasan euro yang lain memberi tekanan pada Yunani untuk membatalkan referendum.

Setelah mengalami dua kali krisis, dalam KTT empat hari, para pemimpin Uni Eropa sepakat pada 27 Oktober untuk menambah bailout 1 triliun euro, rekapitalisasi bank, dan meyakinkan pemberi pinjaman untuk memberikan diskon utang sebesar 50% ke Yunani.

Anggota parlemen partai oposisi D66, GreenLeft, dan Partai Buruh, yang mendukung bailout zona euro sebelumnya, tadi malam mengatakan mereka membutuhkan wawasan yang lebih dalam kondisi dan konsekuensi dari perjanjian tanggal 27 Oktober sebelum memberikan dukungan.

Blok partai berkuasa Rutte dari Liberal dan Demokrat Kristen bergantung pada partai Buruh untuk mempertimbangkan kembali kebijakan Eropa akibat Partai Kebebasan Geert Wilders, yang tahun lalu menyetujui untuk mendukung partai minoritas di Kabinet, menentang bantuan keuangan lebih lanjut ke negara-negara euro.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar