Referendum Yunani Mentahkan Hasil KTT Eropa

INILAH.COM, Jakarta – Referendum Yunani dinilai jadi masalah baru bagi market. Hal itu mementahkan hasil KTT Uni Eropa, Rabu (26/10) lalu yang memberikan harapan penyelesaian krisis.

Kepala Riset Monex Invstindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, Perdana Menteri Yunani George Papandreou yang mengajukan mosi kepercayaan parlemen dan referendum bertujuan untuk mendapat persetujuan reformasi ekonomi negara itu yang menjadi syarat pinjaman dari Uni Eropa. Tapi, menurutnya, belakangan ini, Yunani ramai diwarnai protes dan demonstrasi akibat pengetatan belanja negara dari pemerintah Yunani yang merugikan rakyatnya sendiri.

Karena itu, meski tujuan ke depannya reformasi ekonomi untuk mengurangi defisit, tapi pengaruh jangka pendeknya, dirasakan rakyat Yunani terlalu mengekang pendapatannya. “Karena itu, akan ada pertentangan keras dari rakyat Yunani untuk menyetujui loan agreement dari Uni Eropa itu,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (1/11).

Menurut Ariston, pelaku pasar di luar Yunani, tampak pesimistis, bahwa syarat utang itu bisa diterima rakyat Yunani. Sebab, Perdana Menteri Yunani, George Papandreaou justru meminta persetujuan langsung dari rakyat bukan Parlemen Yunani. “Jika hanya melalui Parlemen, bukan referendum, biasanya ada deal-deal politik yang justru tidak bisa dilakukan terhadap rakyat,” ucapnya.

Rakyat Yunani tidak bisa berkompromi. Sebab, pengetatan fiskal yang dirasakan rakyat Yunani saat ini cukup mengekang. Karena itu, aturan baru dari Uni Eropa sebagai syarat bailout, kemungkinan besar akan menghadapi penolakan. “Jika ditolak, Yunani tidak mendapat pinjaman dan pada akhirnya default (gagal bayar),” ucapnya.

Menurut Ariston, defisit anggaran yang normal adalah 3%. Pada 2010, defisit Yunani masih di level 10,5% terhadap Gross Domestic Product (GDP). Lalu, defisit Yunani tahun ini masih berkutat di sekitar 8,5% dari angka perekonomian. Level defisit terkini masih sangat jauh dibanding apa yang sudah ditargetkan pare kreditor yakni 7,6% untuk 2011 dan 6,5% pada 2012 mendatang.

Ariston menegaskan, referendum Yunani jadi masalah baru bagi market dan sentimen di market semakin negatif. Karena itu, nilai tukar euro langsung anjlok terhadap dolar AS. Pada Selasa (1/11) pukul 14.15 WIB, euro ditransaksikan melemah ke level US$1,3758 dari posisi akhir pekan lalu, Jumat (28/10) di level US$1,4159 per dolar AS.

Secara umum, referendum Yunani, mementahkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa pada Rabu (26/10). “Meski KTT Uni Eropa sudah menyetujui haircut 50%, tapi rakyat Yunani tak menyetujuinya, jadi mentah lagi. Sentimennya sangat negatif bagi zona euro sendiri,” ungkapnya.

Apalagi, berdasarkan hitungan para ekonom, dengan haircut 50% saja, hanya mengurangi rasio utang Yunani terhadap Gross Domestic Product (GDP) ke level 120% hingga 2020 dari 160% saat ini. “Artinya, utang Yunani masih besar. Karena itu, hingga 2020 itu Yunani harus tetap mengencangkan ikat pingganya dan rakyatnya terus menderita,” ungkapnya.

Apalagi, pendapatan rakyat Yunani berasal dari negara. Sebab, 90% rakyatnya adalah Pegawai Negeri (PNS) akibat minimnya sektor swasta.

Ditanya jika pilihan Yunani untuk keluar dari zona euro, menurut Ariston, sangat negatif bagi Eurozone. Sebab, integritas zona euro diragukan. “Negara kecil seperti Yunani saja bisa lepas, apalagi negara besar. Bagaimana jika kasus Yunani terjadi pada Italia dan Spanyol yang merupakan ekonomi ketiga dan keempat terbesar di zona euro,” paparnya.

Tapi, bagi Yunani sendiri, memang sebaiknya lepas dari zona Eropa agar bisa mengatur moneternya sendiri. Sebab, saat ECB menaikkan suku bunga bersamaan dengan ekonomi Yunani yang belum bisa mengantisipasi kenaikan suku bunga itu, Yunani bisa jatuh. “Karena itu, seperti AS, Yunani membutuhkan stimulus yang besar dari sisi moneter,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Ariston, Yunani tidak bisa melakukan gerakan moneter sendiri melainkan seragam dengan European Central Bank (ECB). Di sisi lain, jika Yunani diproteksi dari sisi perdagangan, juga belum tentu bisa membantu Yunani. “Sebab, Yunani bukan negara industri melainkan negara pariwisata. Yunani bukan negara eksportir seperti Jerman,” timpalnya.

Di atas semua itu, jika Yunani default, negeri Para Dewa itu harus keluar dari zona euro. Memang tidak otomatis. Tapi, berdasarkan konsensus pendirian zona euro, apapun masalahnya, kawasan itu harus bersatu dan menyelesaikan masalah bersama-sama.

Tapi, jika rakyat Yunani tidak mau dan dinyatakan melalui referendum, akan keluar dari zona euro. Akibatnya, jika default, Yunani akan membebani zona euro secara keseluruhan. “Masalah Eropa belum selesai, masih to be continued hingga 9 tahun mendatang. Sebab, Eurozone terdiri dari banyak negara sehingga susah menyelesaikan masalah karena harus dengan kompromi banyak negara itu,” imbuhnya.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1791849/referendum-yunani-mentahkan-hasil-ktt-eropa