JAKARTA. Pemerintah siap menggali utang baru dari pasar keuangan domestik. Pemerintah akan merilis surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk pada akhir tahun ini. Tapi belum jelas berapa target perolehan dana dari penerbitan SBSN itu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, mengatakan, sukuk yang underlying asset atau aset dasarnya proyek-proyek pemerintah sejatinya sudah bisa dihimpun lantaran payung hukumnya telah terbit.
Tapi berhubung masih banyak aset negara yang bisa dijadikan dasar, maka pemerintah memprioritaskan sukuk dengan underlying asset barang milik negara (BMN). "BMN sisanya masih Rp 30 triliun, jadi belum perlu menggunakan proyek Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam APBN," ujar Rahmat, belum lama ini. Adapun nilai proyek di DIPA tahun ini mencapai Rp 19 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan penerbitan sukuk untuk membiayai proyek-proyek baru (project financing). Regulasi untuk aksi ini masih digodok. Pemerintah tengah melakukan harmonisasi peraturan pemerintah, disusul peraturan menteri keuangan sebagai dasar aturan pelaksananya. "Paling cepat akan terbit pada tahun 2012," ujar Rahmat.
Dia belum bisa menyebutkan nilai penerbitan sukuk ini. Hal tersebut sangat tergantung pada proyek milik kementerian/lembaga, juga mengacu permintaan pasar.
Direktur Pembiayaan Syariah DJPU Kementerian Keuangan, Dahlan Siamat, menambahkan, PP untuk sukuk project financing sudah berada di meja presiden. Selanjutnya, pemerintah akan menyosialisasikan ke kementerian/lembaga, serta melakukan studi kelayakan atas proyek yang akan dibiayai itu.
Seperti diberitakan, pemerintah berencana menerbitkan sukuk berbasis proyek. Ada dua jenis sukuk, yakni sukuk berbasis proyek dengan underlying asset proyek-proyek APBN yang tengah berjalan dan sukuk project financing.
Ada 1.606 proyek senilai Rp 20,9 triliun milik Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menjadi underlying asset penerbitan sukuk negara. Jenis proyeknya antara lain pembangunan jalan sebanyak 40%, fasilitas penyeberangan atau pelabuhan 16%, dan rumah susun untuk disewakan sebanyak 15%.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar